1000215108.jpg

<a href="sumatrakini.com">sumatrakini.com</a> - Menjaga kemerdekaan pers dan kesinambungan eksistensi media secara proporsional, perlu memberi masukan kepada pemerintah tentang urgensinya penyempurnaan undang-undang terkait media dan pentingnya memiliki Undang-Undang Kedaulatan Digital. Terkait masukan tersebut, beberapa waktu lalu, pengurus pusat Serikat Media Siber (SMSI) membentuk Tim Kajian Kedaulatan Digital Indonesia.Surat Keputusan Tim Kajian Kedaulatan Digital Indonesia keluar pada 9 November 2024. Tim Digital SMSI dipimpin Prof Rizal E. Halim menggelar diskusi pada Kamis (14/11/2024) di Kopi Godog, Jakarta.Pada diskusi terbatas tersebut, Ketua Umum SMSI Firdaus mengatakan, ada ide agar UU Penyiaran, UU Pers dan Rencana UU Kedaulatan Digital dikoordinasikan dalam satu pintu di bawah Komdigi. Mengapa hal tersebut menjadi urgen, karena bertujuan mempercepat pembangunan dan menyongsong Indonesia Emas 2045.<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.sumatrakini.com/read/permodalan-lebih-mudah-untuk-umkm-nobu-bank-dan-srcis-gaungkan-program-krupuk">Permodalan Lebih Mudah untuk UMKM, Nobu Bank dan SRCIS Gaungkan Program KRUPUK</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.sumatrakini.com/read/investasi-sukuk-tabungan-st-013-makin-mudah-bri-hadirkan-layanan-di-br-imo">Investasi Sukuk Tabungan ST013 Makin Mudah, BRI Hadirkan Layanan di BRImo</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.sumatrakini.com/read/langkah-tegas-bri-ribuan-rekening-terindikasi-judi-online-ditutup">Langkah Tegas BRI, Ribuan Rekening Terindikasi Judi Online Ditutup</a></li></ul>Rizal Halim mengatakan, di era digitalisasi ini, jika pemerintah akan melakukan penyempurnaan tata kelola masyarakat pers, banyak yang harus disinkronkan. Terkait hal tersebut, SMSI siap mendukung."Kita dorong OTT media digital digawangi Komdigi. SMSI mendukung kebijakan pemerintah meregulasi media-media digital di Indonesia di satu pintu Komdigi. Kita fokus pada domain yang dimiliki SMSI," katanya.SMSI mendukung kebijakan pemerintah meregulasi media-media digital di Indonesia melalui satu pintu di bawah Komdigi.Sekjen SMSI Makali Kumar mengatakan, wacana di pemberitaan SMSI ditanggapi anggota Dewan Pers."Ada yang nanya, apakah SMSI akan mendukung omnibus law? Kita fokus merevisi UU Penyiaran dan lebih simple lagi, mendukung Komdigi menjadi leading sector yang mengatur pertumbuhan digital di Indonesia," kata Makali.Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi, Daerah dan Pendataan SMSI Yono Hartono menambahkan, yang terpenting, Komdigi mampu menyiptakan media digital yang sehat, berkelanjutan dan terintegrasi. Ribuan anggota SMSI yang berbadan hukum dan mematuhi kode etik, telah ikut andil mengatasi berbagai &nbsp;hoaks.&nbsp;"Ke depan, penyelesaian masalah berbagai media dan platform jika terintegrasi di Komdigi, ini menunjukkan negara hadir di tengah masyarakat pers," ucap Yono. &nbsp;

Pengurus pusat SMSI bentuk tim kajian kedaulatan digital Indonesia

SMSI bentuk tim kajian kedaulatan digital Indonesia.jpg

"Kita dorong OTT media digital digawangi Komdigi. SMSI mendukung kebijakan pemerintah meregulasi media-media digital di Indonesia di satu pintu Komdigi. Kita fokus pada domain yang dimiliki SMSI" 

SMSI Bentuk Tim Kajian Kedaulatan Digital Indonesia